Kajen- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan KUA PPAS APBD Tahun 2025 antara Bupati Pekalongan dan DPRD.

Selain itu, juga disampaikan pendapat Akhir Bupati dalam rangka persetujuan bersama atas 4 (empat) rancangan Peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu 7 Agustus 2024 dipimpin oleh Ketua DPRD Dra. Hj. Hindun, MH, dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, bupati pekalongan serta OPD.

Bupati pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perubahan kebijakan umum APBD (perubahan KUA) serta perubahan plafon PPAS merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, yang didalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

“perubahan kebijakan umum APBD (KUA) memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun disamping berdasarkan aspirasi masyarakat juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Secara umum, lanjut bupati, struktur perubahan KUA PPAS Kabupaten Pekalongan tahun 2024 meliputi, Pendapatan Daerah yang pada penetapan APBD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.335.62.4.000 menjadi sebesar Rp. 2.404.103.248.368 atau terjadi kenaikan sebesar 2,92 persen dari APBD penetapan tahun 2024.

Untuk belanja daerah yang pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar 2.390.862.884.000 menjadi sebesar 2.524.451.044.873 sehingga terjadi kenaikan sebesar 5,59 persen.

*Tim Dinkominfo Kabupaten Pekalongan